Januari 23, 2020

Inilah Sanksi Bagi PNS Yang Tidak Netral Dalam Pilkada, Pileg, dan Pilpres

TALOMBONEWS.COM | JAKARTA — Kementerian Penyaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tak henti-hentinya mengingatkan kepada seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk senantiasa bersikap dan bertindak netral di ajang pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Untuk itu, Kemnterian PANRB mengirim surat kepada para Pejabat Negara (mulai dari menteri Kabinet Kerja hingga Gubernur, Bupati, dan Walikota), tertanggal 27 Desember 2017. Dalam surat tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menyampaikan beragam sanksi yang mengancam ASN atau PNS jika tidak menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada, Pileg, dan Pilpres.

“Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 42 Tahun 2004, terhadap pelanggaran berbagai jenis larangan kepada PNS dikenakan sanksi moral,” tulis Menteri Asman seperti dikutip dari laman resmi Kemnterian PANRB.

Selanjutnya atas rekomendasi Majelis Kode Etik (MKE), Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Tindakan administratif dapat berupa sanksi hukuman disiplin ringan maupun hukuman disiplin berat sesuai dengan pertimbangan Tim Pemeriksa,” jelas Asman.

Dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik adalah PNS selain Sekretaris Daerah, menurut Menteri PANRB Asman Abnur, pembentukan Majelis Kode Etik dan Tim Pemeriksa dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi PNS yang bersangkutan.

Adapun dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, pembentukan Majelis Kode Etik dan Tim Pemeriksa dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemrintah.

Sedangkan dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran kode etik adalah Sekretaris Daerah Provinsi, pembentukan Majelis Kode Etik dan Tim Pemeriksa dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan